BLT DD Dinilai Amburadul, Kepala DPMD Sampang Dituntut Mundur

  • Whatsapp
Puluhan aktivis saat berunjuk rasa ke kantor DPMD Kabupaten Sampang.

Sampang, portalpublik.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Bersama Untuk Kemanusiaan (Gebuk) berunjuk rasa ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Selasa (9/6/2020).

Dengan mambawa poster tuntutan massa mendesak Kepala DPMD Kabupaten Sampang mundur dari jabatannya karena dinilai tidak transparan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) stimulus Covid-19.

Read More

“Kalau tidak sanggup memimpin mundur saja. Berhenti menjadi Kepala DPMD,” teriak massa di depan kantor DPMD Kabupaten Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Selain tidak transparan dalam penyaluran, pendemo juga menyoal BLT-DD stimulus Covid-19 amburadul. Sebab dari 180 desa ada puluhan desa yang belum menyalurkan bantuan dimaksud.

Koordinator aksi Rolis Sanjaya dalam orasinya menyatakan, Bansos harus menyasar masyarakat tidak mampu sesuai peruntukannya. Namun kondisi di bawah masih ada oknum perangkat desa yang bermain dan itu tidak mendapatkan sikap tegas dari DPMD.

“Lebih baik mundur saja Kepala DPMD Malik Amrullah karena tidak sanggup menindak tegas para perangkat desa, bahkan data-data yang dimiliki kocar-kacir dan tidak transparan,” tegas Rolis Sanjaya.

Sementara Kepala DPMD Kabupaten Sampang Malik Amrullah saat menemui puluhan massa menyampaikan, ada alasan yang menyebabkan penyaluran BLT-DD tersebut lamban diantaranya terdapat 18 desa yang tidak menghendaki realisasi penyaluran dengan sistem tunai karena dikhawatirkan bermasalah, sehingga kemudian diusulkan penyaluran melalui rekening.

“Kalau data sudah lengkap tapi memang tidak menghendaki tunai, sehingga prosesnya menjadi lama dan dikehandaki rekening sehingga pelaksanaannya setelah lebaran,” jelas Malik Amrullah dihadapan massa.

Lanjut Malik, mengenai data yang ditarik dari desa tidak lain sebagai upaya perbaikan sehingga tepat sasaran. Sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan.

“Contoh ini, di hampir rata desa di Kecamatan Torjun ditarik semua untuk perbaikan. Karena saat pencairan berbarengan dengan BST sehingga dobel. Jadi perbaikan itu dimungkinkan untuk digantikan ke orang lain tapi kuota penerima di desa itu tetap. Nah perubahan-perubahan ini yang akan disampaikan ke bank rekanan agar dibuatkan rekening,” jelasnya.

Pihaknya berjanji data-data yang ditarik oleh desa, dalam pekan ini sudah akan masuk kembali ke DPMD. Karena sebentar lagi akan memasuki pencairan tahap II.

Dalam aksi demo tersebut pendemo sempat melakukan jalan mundur sebagai bentuk kemunduran kinerja DPMD. Meski selama unjuk rasa memanas namun massa membubarkan diri dengan tertib, (Yd/Hem/Fa).