Tak Perpanjang Ijin, AMPD Desak Pemkab Bojonegoro Bongkar Baliho Dipemukiman Warga

  • Whatsapp
Baliho besar milik Bank Jatim, yang dipersoalkan warga Rt/Rw 05/01 Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

BOJONEGORO, portalpublik.id – Aliansi Masyarakat Peduli Dengok (AMPD) mendesak pemerintah Kabupaten Bojonegoro membongkar keberadaan baliho besar milik Bank Jatim, yang berlokasi di Rt/Rw 05/01 Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

Pasalnya, warga lingkungan Dengok yang berada dititik bangunan baliho tersebut, merasa khawatir, bisa roboh dan menimpa warga saat cuaca buruk, emosional warga tambah memuncak, dikarenakan adanya perubahan kondisi dan situasi alam yang kian tidak menentu dapat mengakibatkan bangunan baliho roboh atau runtuh dan membahayakan keselamatan warga sekitar.

Menurut Ris Utoyo saat dikonfirmasi dirumahnya, baliho setinggi kurang lebih 25 meter itu didirikan pada tahun 2017 lalu dengan tidak memikirkan kondisi keamanan serta kenyaman warga disekitar baliho itu didirikan.

Bahkan, menurutnya warga Dengok sempat protes karena saat membangun baliho tidak ada sosialisasi dan izin kepada warga sekitar. Akan tetapi ketidak setujuan warga terabaikan, baliho tersebut dilanjutkan pembangunannya dengan dalih hanya berlaku selama satu tahun saja.

“Namun, hingga kini, baliho itu masih saja tetap berdiri dan beroperasi dan sudah menjelang tiga tahun,” tuturnya.

Tentu saja, kata dia, warga menjadi geram atas lambannya sikap yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui dinas terkait yang menaunginya.

Meski pihak nya sudah berkali-kali mendatangi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemkab Bojonegoro dengan audiensi dan pengajuan surat pembongkaran atau pemindahan baliho masih saja belum membuahkan hasil.

“Oleh karena itu, wajar bila warga menuntut ketegasan dari penguasa dan pemegang layanan jasa baliho, (PT. WARNA WARNI SURABAYA) untuk tidak mengabaikan keselamatan warga Dengok RT 05/01 Padangan. Bukti audiensi dan pengajuan surat masih disimpan warga,” terang Uuk sapaan Ketua AMPD itu.

“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Bupati dan SKPD agar segera mengambil sikap tegas, segera membongkar baliho tersebut, atau direlokasi,” cetus Uuk.

Menurutnya, AMPD akan menggandeng dan kerjasama dengan pihak- pihak yang peduli, baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan maupun organisasi politik untuk berjuang bersama-sama melawan ketidak adilan yang mengancam jiwa dan keselamatan warga Desa Dengok.

Selain itu kata Uuk, apabila tidak ada itikad baik dari pihak berwenang, pihaknya atas nama warga siap untuk membongkar sendiri dengan biaya sendiri.

“Itu bisa kami bongkar sendiri dengan warga jika tidak ada kejelasan izin,” tegasnya.

Selama ini pihaknya merasa was-was dan khawatir atas keselamatan jiwa apabila baliho tersebut roboh,
apabila tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah dan kiranya dari upayanya mendapatkan jalan buntu Uuk mengaku akan melakukan pengerahan massa. Ia juga sangat menyayangkan adanya ijin baliho yang hanya berlaku satu tahun, tapi baliho masih berdiri.

PLT Kepala perizinan Kabupaten Bojonegoro, Gunardi saat dikonfirmasi menyampaikan, bahwa sebelumnya pihak PT Warna Warni sudah mengajukan permohonan perpanjangan ijin, namun belum diterima karena masih ada kekurangan persyaratan.

”Kami belum memberikan perpanjangan ijin, meski PT Warna Warni sudah mengajukan perpanjangan ijin. Namun masih ada syarat yang kurang dan belum dipenuhi,” ujar Gunardi.

Sementara Kepala Desa Dengok, Supriyanto ketika dikonfirmasi, Senin (19/08) diruang kerjanya membenarkan atas tuntutan warganya, dirinya mengaku turut mendukung penuh tuntutan warga.

“Karena pendirian baliho ini tidak ada izin di Desa dan lokasi baliho berdiri ada di pemukiman warga padat penduduk,” katanya.

Ia berharap agar pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa memindahkan baliho Bank Jatim ke lokasi yang tidak padat penduduk dan pihak Desa akan memfasilitasi penyediaan tempat.

Dia juga menyampaikan jika beberapa waktu yang lalu perwakilan warga dari AMPD Dengok juga akan melakukan aksi massa geruduk Kantor dinas PTSP Bojonegoro.

“Namun untuk sementara dapat kami cegah, dengan harapan masalah ini bisa di selesaikan secara baik baik dan dicarikan solusinya,” ujarnya.

Lanjut dia, akhirnya ada pembahasan pihak pemerintah daerah melalui dinas PTSP pemkab Bojonegoro yang saat itu, dikomandani oleh Dwi Nuzuliyanti, Kasi perijinan melakukan sidak lokasi di lokasi baliho.

“Bersamaan dengan sidak dinas PTSP dilokasi baliho, warga Dengok yang mengatas namakan AMPD menyampaikan aspirasi serta harapan tuntutannya. Akan tetapi sampai saat ini juga belum ada jawaban dari pihak dinas PTSP Kabupaten Bojonegoro atas tuntutan warga,” tukasnya.(Lm)