Tim PANGARA : Disdik Sumenep Jangan Gegabah dalam Penerapan Ejaan Bahasa Madura

  • Whatsapp
Syaf Anton WR. Koordinator Tim Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Madura (PANGARA)

Sumenep ( 21/1/2020 ) Portalpublik.id – Polemik Ejaan Bahasa Madura antara Tim Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Madura ( Pangara ) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep belum menemukan titik terang, Pasalnya Disdik dinilai ingkar janji terhadap kesepakatan saat yang dihasilkan bersama Komisi lV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Kordinator Tim Pangara Syaf Anton WR menggagas penerapan ejaan Bahasa Madura yang disempurnakan melalui Kongsres I Bahasa Madura pada Tahun 2008. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tetap ngotot menggunakan ejaan Tahun 1973.

Read More

” Dalam kesepakatannya, seusai pertemuan akan dilanjutkan dialog untuk mempertimbangkan dan menetapkan ejaan Bahasa Madura yang akan dijadikan panduan atau bahan ajar di sekolah-sekolah,” Kata Budayawan asal Sumenep ini.

Syaf Anton menambahkan bahwa penerapan ejaan Bahasa Madura menggunakan hasil kesepakatan yang baru, karena hasil kongres yang baru sudah melalui kajian dan penelitian yang di akui secara ilmiah dan aturan.

Ia juga menilai, jika Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tidak menggunakan ejaan yang baru, secara otomatis dan jelas menentang aturan yaitu, Pergub Jatim Nomor 19 Tahun 2014.

Tidak hanya itu, menurut Anton jika tetap tidak menggagalkan rencana penggunaan ejaan tersebut, itu sama artinya menentang dan melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan,
dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

” Dalam PP Nomor 57 Tahun 2014 pasal 12 termaktub pada pasal (2) Pengembangan
Bahasa Daerah dilakukan melalui, penelitian kebahasaan, pengayaan kosakata, pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa; penyusunan bahan ajar; penerjemahan;
dan publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah, ” tambahnya.

Syaf Anton berharap Disdik Sumenep mentaati aturan aturan yang ada, dan tidak memunculkan ego sektoral, apalagi ego personal, yang nanti akan berakibat buruk pada generasi mendatang.

” ini harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Bukan mentang-mentang berkuasa lalu seenaknya menentukan caranya sendiri,” pungkasnya (Wd/Rahem/Ofa)