20.000 Karyawan Terancam PHK, Jubir PPUPS : Jangan Hanya Membela Anggaran dan Keuntungan Segelintir Pihak Saja.

  • Whatsapp
Syaiful Anwar, Juru Bicara PPUPS

Sumenep, portalpublik.id – Sejumlah pelaku pariwisata yang tergabung dalam Paguyuban Pelaku Usaha Pariwisata Sumenep (PPUPS) mengeluarkan keterangan pers tertanggal 28 Mei 2020.

Dalam keterangan pers tersebut PPUPS “memelototi” kebijakan Pemkab Sumenep dalam penanganan dan upaya pencehagan virus corona.

Read More

Juru bicara PPUPS, Syaiful Anwar dalam keterangan pers tersebut mengatakan Pemkab Sumenep telah lalai dan abai dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan selama pandemi ini.

” Beberapa kafe dan tempat nongkrong yang buka selama masa pandemi tanpa menerapkan protokol Covid-19 tetap saja ramai dan lancar tanpa ada penindakan ” kata juru bicara PPUPS, Syaiful Anwar, Kamis (28/5/2020).

Menurut Anwar, Pemerintah Kabupaten Sumenep “tebang pilih” dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Terbukti, saat ini seluruh obyek wisata diawasi secara ketat, sementara masih banyak cafe, swalayan dan tempat berkerumun lainnya dibiarkan begitu saja.

” Kami lebih memilih tutup untuk kepentingan bersama dan membantu pemerintah walau pun pada akhirnya untuk buka kembali menjadi sulit. Dampaknya, PHK atau bahkan harus merumahkan karyawan pilihannya ” keluh Anwar.

Berdasarkan data awal yang berhasil dihimpun PPUPS, saat ini setidaknya sudah terdapat 534 orang karyawan yang terpaksa harus dirumahkan semenjak pandemi Covid-19 berlangsung.

Terdiri dari karyawan hotel, kafe, dan tempat wisata dengan asumsi sebagai kepala keluarga yang menjadi tumpuan dalam menunjang ekonomi rumah tangga dengan tanggungan minimal 3 orang. Dengan demikian, maka terdapat sekitar 2.136 orang sebagai kelompok ekonomi rentan dan keluarga terdampak Covid-19.

“Data ini hanyalah gelombang pertama terdampak, jika semakin lama tidak ada kejelasan. Maka tidak dapat dipungkiri bisa mencapai angka lebih 20.000 orang,” jelas Anwar.

Seharusnya kata Anwar, Pemkab Sumenep tegas sejak awal, sehingga berdampak baik dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

” Tutup semua tempat pengumpul massa, Tempat Wisata, restoran, rumah makan, pabrik, hotel, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera, toko roti, catering, semuanya kan obyek pajak dan tempat orang berkerumun ” timpalnya.

Bahkan menurut Anwar, Pemkab Sumenep terkesan abai dan lalai dalam memberikan informasi atau peringatan dini terkait keamanan dan keselamatan. sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Apakah perlu tempat wisata dan hotel merubah nama saja menjadi kafe sehingga bisa buka? Kalau persoalan ketegasan dari awal pemerintah kabupaten Sumenep tidak pernah tegas. Banyak kafe yang masih buka tanpa menerapkan physical distancing atau social distancing ramai lancar tanpa perlu ditutup kok,” katanya.

“Bukan hanya untuk membela anggaran dan kepentingan yang menguntungkan segelintir pihak saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim saat menggelar konferensi pers di ruang Media Center Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Rabu (27/5) kemarin.

Bupati Sumenep menegaskan, saat ini objek pariwisata harus tetap ditutup dan tidak menerima pengunjung.

“Kalau saya sudah positif dalam artian seperti itu. Tidak ada untuk sementara ini pembukaan yang namanya tempat-tempat wisata walau pun dari segi ekonomi pasti rugi. Untuk apa ekonomi kita lancar tapi banyak yang kena virus. Saya kira ini harus dipahami oleh semuanya,” pungkas Bupati Sumenep, (Hem/Fa).