25 Persen DBHCHT Pamekasan Diperuntuhkan Pemberantasan Cukai ilegal

  • Whatsapp
Pelayanan di Bagian Perekonomian Setdakab Pamekasan

Pamekasan, portalpublik.id – Selain sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang Bea Cukai, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui anggaran yang berasal dari DBHCHT juga memprogramkan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Pada tahun 2021, kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan koordinator Bagian Perekonomian Setdakab Pamekasan ini akan dibentuk tim dengan melibatkan banyak pihak seperti Bea Cukai, TNI, Polri dan Satpol PP.

Read More

“Tim itu nantinya akan turun ke lapangan menuju titik target yang telah ditentukan.

Jadi kegiatan ini harus melibatkan Bea Cukai karena kegiatannya menyita mengambil semuanya barang kena cukai ilegal yakni rokok yang ilegal,” kata Kabag Perekonomian Setdakab Pamekasan, Sri Puja Astutik, Jumat (11/6/2021).

Ditempat yang sama Kasubag Pengendalian dan Distribusi Farhatin Syaifillah menjelaskan 25 persen anggaran dari dana cukai harus dilaksanakan untuk kegiatan penegakan hukum, salah satunya pemberantasan barang kena cukai atau rokok illegal.

“Bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan nanti ? tim turun ke lapangan bisa kepasar, keperedaran atau ketoko-toko, bisa tempat produksinya. Karena pihak Bea Cukai sudah mengetahui titik-titik yang akan dituju dan dilakukan penyitaan,” ucap Farhatin.

Lanjut Farhatin, penanganan terhadap barang ilegal tersebut tidak serta merta langsung dilakukan. Sebab sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi tentang laranhan peredaran rokok ilegal.

“Sebelumnya sudah sosialisasi ke desa desa. Namun masih melanggar. Ada 13 desa dilakukan sosialisasi dan bahkan hingga sekarang masih berlangsung,” paparnya.

Fathatin menegaskan, sanksi untuk yang melakukam pelanggaran nantinya akan dilipahkan ke Bea Cukai. Karena pihaknya hanya sebatas koordinator dilapangan.

“Kalau misalnya data dari Bea Cukai ada 189 titik ya kita melaksanakan di jumlah itu yang akan dikunjungi. Banyak  memang. Pamekasan itu terbanyak rokok ilegalnya di Madura. Jadi hampir seluruh kecamatan dan desa di wilayah Pamekasan ini ada rokok ilegalnya, baik itu tempat produksi maupun toko yang jual rokoknya,” ungkapnya.

Selama tahun anggaran 2021 ini, rencananya kegiatan sidak lapangan untuk pemberantasan rokok ilegal akan dilakukan lebih dari seratus kali sesuai dengan jumlah desa yanag ada di Pamekasan. (Adv Efita)