Bappeda Sumenep Susun Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2025

  • Whatsapp
Bappeda saat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2025.

Sumenep, portalpublik.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2025.

Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di aula Jokotole, Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep ini diikuti oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat.

Read More

Kepala Bapeda Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan, Pemerintah Daerah telah menyiapkan rancangan teknokratik RPJMD dengan menggandeng Universitas Brawijaya Malang.

Perumusan itu berlandaskan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“RPJMD teknokratik ini nantinya akan mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih. Sesuai aturan, enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, dokumen RPJMD harus sudah disahkan atau diperdakan,” kata Yayak Nurwahyudi, Senin (7/12/2020).

Lanjut Yayak, dengan rancangan tersebut nantinya kepala daerah sebelum terpilih akan mengetahui gambaran umum yang berkaitan dengan kondisi daerah, isu strategis daerah termasuk kondisi keungan daerah.

Sementara itu, Konsultan RPJMD teknokratik dari Universitas Brawijaya, Andi Kurniawan menjelaskan, permasalahan yang ada di Sumenep akan dilakukan kajian dan dasar pembenahan.

“Permasalahan-permasalahan tersebut akan dilakukan pembobotan sehingga nantinya akan menentukan isu strategis yang bersifat mendesak, berdampak dan multiyears,” kata Andi Kurniawan.

Ia menyebutkan, sejumlah isu strategis dimaksud diantaranya fokus PDRB sektor ekonomi melalui optimalisasi industri, pengentasan angka kemiskinan, nilai IPM Kabupaten Sumenep yang masih rendah, kualitas di sektor pendidikan, masalah ketenagakerjaan, kualitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur.

Andi Kurniawan mengungkapkan, dasar dari isu-itu tentang kondisi Kabupaten Sumenep itu diperoleh melalui dokumen pembangunan Sumenep, OPD maupun survey ke masyarakat, (Yd/Hem/Fa).