Bawaslu Sumenep Sebut Banyak Pelanggaran Tata Cara Coklit

  • Whatsapp
Anwar Noris, Ketua Bawaslu Sumenep

Sumenep, portalpublik.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menyebut banyak pelanggaran dalam tata cara pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Noris mengungkapkan, sejak beberapa waktu lalu telah melakukan pengawasan secara penuh kegiatan Coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Hasilnya masih banyak pelanggaran.

Read More

“Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu ialah tata cara pencoklitan. Misalnya stiker yang biasanya ditempel di rumah calon pemilih tidak sesuai, ada yang ditempel namun tanpa nama calon pemilih, dan sebagainya,” kata Anwar Noris, Selasa (4/8/2020).

Disebutkan, pelanggaran dalam proses tata cara Coklit ini terjadi pada setiap kecamatan. Meski demikian tidak semuanya harus dilakukan tindak panjut dalam temuan.

“Setiap kecamatan ada pelanggaran mungkin di setiap desa. Saya tidak paham, apakah PPDP-nya tidak paham terhadap materi Bimtek yang diberikan oleh KPU atau bagaimana,” paparnya.

Sementara Komisioner KPU Kabupaten Sumenep Syaifurrahman menyebutkan, bahwa tugas PPDP dilapangan tidak mudah dan sering mendapatkan kendala. Contohnya sebagian masyarakat tidak mau rumahnya ditempel stiker sebagai tanda telah dilakukan coklit oleh petugas.

“Tugas PPDP itu kan tidak mudah. Kendala yang dialami macam-macam ada yang keluarga sama sekali tidak mau rumahnya ditempeli stiker karena rumahnya baru selesai dibangun, rumahnya bagus dan lain sebegainya,” jelas Syaifurrahman.

Menurutnya, selain kendala dalam penempelan stiker, tidak jarang calon pemilih menolak dilakukan Coklit.

“Bahkan ada yang menolak. Karena di masyarakat itu kalau ada pendataan dengan KTP atau KK itu kaitannya dengan bantuan,” imbuhnya.

Syaifurrahman menyatakan, jika dilapangan PPDP mendapati adanya kendala maka tidak  harus mendapatkan pendampingan dari PPS untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Intinya kami kalau ada koreksi dari kawan-kawan Bawaslu, saya minta untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya, (Yd/Hem/Fa).