Bupati Sumenep Surati Presiden Minta Penangguhan UU Omnibus Law

  • Whatsapp
Surat Permohonan Penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja dari Bupati Kabupaten Sumenep, Busyro Karim.

Sumenep, portalpublik.id – Bupati Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Busyro Karim bersurat kepada Presiden RI Joko Wododo berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Dalam surat itu disebutkan agar Presiden berkenan mempertimbangkan penangguhan pemberlakukan Undang-Undang Omnibus Law.

Read More

“Surat itu, iya suratnya sudah ada. Jadi begini kemarin itu ada audiensi dengan kelompok mahasiswa tentang itu,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

Dijelaskan, surat dimaksud sebagai pemenuhan keinginan kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Selain itu juga tindak lanjut atas langkah Gubernur Provinsi Jawa Timur yang juga mengirim surat permohonan penangguhan Undang-Undang Omnibus Law.

“Kita juga menindaklanjuti. Ada surat Gubernur Jawa Timur juga kan untuk menangguhkan kita menindaklanjuti itu aja. Kita juga bersurat,” sebut Edy Rasiyadi.

Dalam surat permohonan penangguhan Undang-Undang Cipta Kerja tertanggal 12 Oktober 2020 tersebut, juga menyebutkan sejumlah poin komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Poin dimaksud diantaranya, menjamin kesejahteraan buruh dan keadilan dari kesewenang-wenangan pengusaha, kemudian mendorong swasembada pangan dan mengutamakan hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan daripada impor.

Selain itu, berkomitmen terhadap isu kerusakan lingkungan dan membangun komunikasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law, (Yd/Hem/Fa).