Data Bantuan BPNT Amburadul, Warga Tuduh TKSK Dan Bank Mandiri “Main Mata”

  • Whatsapp
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

Sumenep, portalpublik.id – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus menuai masalah.

Seperti yang terjadi di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken. Selain terkesan amburadul, diduga data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Desa Sapeken, tidak sesuai dengan data awal yang di ajukan oleh aparat Desa Setempat.

Read More

LSM Laphum Gasperindo, telah menemukan sejumlah kejanggalan, yaitu perbedaan data antara Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dengan pihak Bank Madiri berbeda jauh.

“ Setelah kami cek data dari Kasi Rastra Desa Sapeken berjumlah 519 orang, setelah meminta data dari pihak bank dan TKSK jumlahnya tidak sama, Akhirnya keluar data asli dengan jumlah penerima 619 orang dengan selisih 100. dari sebelas Dusun yang ada di Desa Sapeken ” kata Joni Junaidi, Ketua LSM Laphum Gasperindo, kepada portalpublik, Jumat (24/4/2020).

Tidak hanya itu, data dari pihak Bank dan pihak Desa juga berbeda, pihak Desa mengacu kepada data awal yang di berikan kepada TKSK, sedangkan data yang di miliki pihak Bank sumbernya tidak jelas, dan terkesan ditutupi.

” Pihak Bank tidak mau memberikan data pada kita, beralih tidak bisa memberikan data kepada orang lain, kecuali TKSK, Saat ditanya kepada TKSK terkait perbedaan data, kelihatan dia malu tidak berbicara, karena mereka mau bermain ” jelasnya.

Joni menambahkan, akibat dari kesimpang-siuran data Penerima Bantuan BPNT sebagian dari mereka terancam tidak bisa mendapat bantuan tersebut.

“ Harapan dari saya mudah-mudahan kedepan lebih baik, karena sudah kita laporkan ke Kepala Dinas Sosial dan juga ke Pak Wabup. Kalau bisa ada perbaikan dan pembaharuan. Untuk TKSK nya diganti jangan dipakai lagi, diganti yang betul-betul amanah,” ungkapnya.

Terpisah, Camat Sapeken, Moh. Fajar mengatakan, saat pencairan BPNT Di Desa Sapeken sempat terjadi kesalah-pahaman pendapat tentang data penerima BPNT.

“Jadi prosedur aturan pemerintah ini, kan semua harus menghargai terhadap data-data yang sudah diinput oleh pusat. Ini yang nginput adalah pusat bukan Kecamatan,” jelasnya.

Menurutnya, data penerima BPNT tidak bisa dirubah atau tidak bisa dialihkan kepada ahli waris. Saat ini tengah dilakukan pengecekan ulang, termasuk pemilahan antara data BPNT, PKH dan data KKS murni.

“ Tadi sudah selesai dan sudah dilakukan sesuai data yang diinput oleh pusat,” pungkasnya, (Wd/Hem/Fa).