Diskusi Publik, Pilkada Sumenep Tanpa Politik Uang

  • Whatsapp
Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Garda Sumenep saat menggelar diskusi publik

Sumenep, portalpublik.id – Menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep Tahun 2020, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Garda Sumenep, menggelar diskusi publik, Minggu (9/8/2020).

Diskusi dilakukan untuk menciptakan Pilkada bekualitas dan bebas dari adanya gesekan yang berimbas terhadap kenyamanan ditengah masyarakat. Terpenting siapapun yang memimpin nanti dapat membawa Kabupaten Sumenep kearah lebih baik.

Bacaan Lainnya

Ketua Garda Sumenep Ali Armadi mengatakan, pemimpin Kabupaten Sumenep tidak cukup bermodal berpenampilan menarik. Namun harus jujur, bersih dari korupsi dan mempunyai cita-cita besar, untuk memajukan Sumenep.

” Ini adalah bagian dari Ihktiyar kami para Pemuda Sumenep, untuk mengawal proses jalannya Pilkada 9 Desember 2020, termasuk para Bakal Calon,” kata Ali Armadi, Minggu (9/8/2020).

Ditegaskan, kegiatan ini tidak ada tendensius terhadap salah satu Bakal Calon, semua ini murni untuk membangun dan mengawal terlaksananya Pilbup Kabupaten Sumenep.

Menurut Ali Armadi, selain menyoroti mengenai setiap tahapan pilkada dan Bakal Calon. Diskusi ini juga membahas bahaya laten praktik politik uang yang tidak bisa terpisahkan dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yang bisa menciderai proses demokrasi itu sendiri.

” Kita juga membahas dampak negatif politik uang yang menjadi bagian tidak terpisahkan, meski tetap sulit pembuktiannya secara hukum. Transaksional Investor politik dari para sponsor baik pengusaha atau elit yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Sumenep,” imbuh Ali Armadi.

Sementara Pemateri diskusi publik, Dr. Moh. Zainudin, SH. MH. SHI, M.Hum, menyampaikan, para Bakal Calon tidak hanya sebatas bermodal uang sebagai modal politik dan modal sosial karena ketokohan semata.

“Modal (uang) juga dibutuhkan dan ini yang terkadang yang dianggap menjadi pendulang suara,” ucap Moh. Zainudin.

Dosen Hukum Universitas Wiraraja Sumenep ini menerangkan, mengenai masih adanya politik uang dalam Pemilu karena belum maksimalnya penegakan hukum.

“Nah, Pemuda yang tergabung Garda Sumekar ini, saya lihat banyak yang menjadi penyelenggara Pemilu, ada PPK, Panwascam bahkan PPS, wajib tegas dalam penegakan hukum, peran serta masyarakat juga perlu. Jika mendapati adanya praktik politik uang langsung laporkan,” pungkasnya, (Yd/Hem/Fa).