Ini Saran Komisi II DPRD Sumenep Mengenai Kelanjutan PT. Tanjung Odi

  • Whatsapp
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, portalpublik.id – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep Juhari menyarankan Pemerintah Daerah untuk segera mengizinkan perusahaan tersebut beroperasi kembali, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Saran tersebut berlandaskan dampak ekonomi yang ditimbulkan khususnya kepada seribu lebih karyawan. Selain itu perusahaan sudah menjalankan arahan Pemerintah Daerah berkaitan dengan swab test dan karantina mandiri bagi karyawan reaktif sesuai rapid test.

Bacaan Lainnya

“Pemda bersama pabrik harus duduk bersama, bermusyawarah dari hati ke hati untuk mencari jalan keluar. Sebab, dampak dari penutupan pabrik telah membuat perekonomian sekitar 2.000 karyawannya terhenti,” kata Juhari kepada awak media, Selasa (30/6/2020).

Ia menambahkan, hal penting yang perlu dibicarakan dalam musyawarah tersebut adalah mencari solusi dan titik temu bagaimana agar perekonomian tetap berjalan, namun tidak berdampak pada penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

“Karena jumlah karyawan yang dinyatakan positif dan yang reaktif tidak sampai separuh, seharusnya pabrik bisa kembali beroperasi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan ekstra ketat,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Lanjutnya, hal lain yang tidak kalah penting, Pemerintah Daerah bersama perusahaan perlu melakukan penelusuran (tracing) penularan Covid-19 pada karyawan PT. Tanjung Odi. Sehingga, diketahui dari mana asal penularan virus tersebut.

“Apakah penularan terjadi di dalam atau di luar pabrik. Jadi, tidak serta merta menyatakan PT. Tanjung Odi sebagai klaster penyebaran virus,” jelasnya.

Juhari berpendapat, pada dasarnya tidak elok melakukan penutupan pabrik tanpa mencarikan jalan keluar. Apalagi kontribusi PT. Tanjung Odi dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Sumenep terbilang cukup besar. (Yd/Hem/Fa).