KIPP Laporkan KPU Sumenep ke Bawaslu

  • Whatsapp
Ketua KIPP Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan.

Sumenep, portalpublik.id – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melaporkan KPU Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ke Bawaslu setempat berkaitan dengan larangan melakukan pemantauan debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati yang digelar 10 November 2020 malam di Hotel Utami.

“Saya secara resmi melaporkan kepada Bawaslu. Jadi Ketua KPU dan stafnya juga saya laporkan,” kata Ketua KIPP Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan, Rabu (11/11/2020).

Read More

Zamrud menceritakan, saat itu ia datang ke lokasi debat publik sesuai prosedur namun tidak diizinkan masuk dengan alasan tidak diundang.

“Saya sampaikan bahwa kedatangan saya atas perintah undang-undang nomor 10 tahun 2016 bukan atas regulasi yang lain. Mereka beralasan berdasarkan PKPU padahal dalam PKPU tidak ada satu ketentuan yang melarang,” jelasnya.

Ia menegaskan, Bawaslu sebagai lembaga independen perlu menyelesaikan persoalan ini. Sehingga kejadian serupa kedepan tidak terjadi lagi.

“Kalau kita KIPP untuk melakukan pemantauan dilarang bagaimana ini kita bisa tahun apa yang terjadi di dalam. Apakah sudah sesuai protokol kesehatan atau semacamnya,” tegas Zamrud.

Terpisah Ketua KPU Kabupaten Sumenep, A Warits mengaku, pihaknya berpedoman kepada PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan Pilbup ditengah pandemi Covid-19. Termasuk petunjuk teknis dari KPU RI tentang pelaksanaan debat publik.

“Itu hak beliau untuk berpendapat tetapi KPU Kabupaten Sumenep itu berpedoman kepada PKPU dan juga petunjuk teknis KPU RI,” ucap Warits.

Mengenai pelaporan ke Bawaslu, Warits akan mengikuti setiap prosedurnya. Akan memberikan penjelasan jika diminta. Sebab pemantauan bisa dilakukan secara daring.

“Kalau dalam undang-undang pemilihan bupati dan wakil bupati KPU diberikan kewenangan dalam pelaksanaanya untuk menerbitkan peraturan KPU. Dalam undang-undang itu memang tidak mengatur soal Covid-19, namun ada undang-undang lain yang mengatur tentang Covid-19,” imbuhnya.

Berkaitan dengan pembatasan orang yang boleh masuk ke ruang debat publik, itu sebagai bagian dari penerapak protokol kesehatan. Ada batasan jumlah yang diterapkan agar ada jaga jarak, (Yd/Hem/Fa).