Komisi B DPRK Abdya Nilai Kadisperindagkop Tidak Efektif Jalankan Tugas

  • Whatsapp
Anggota DPRK Abdya dari Tim Pansus Komisi B, Yusran saat Menyampaikan Laporan Hasil Pansus Pada Rapat Paripurna

Abdya, portalpublik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menilai Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) setempat tidak efektif dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

“Kadisperindagkop Abdya tidak mampu dalam menjalankan tugasnya, sehingga banyak kejanggalan yang ditemukan saat Pansus tim DPRK di Dinas tersebut,” sebut Anggota DPRK Yusran saat menyampaikan hasil laporan Pansus tim Komisi B dalam Sidang Paripurna Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pimpinan daerah dan qanun tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Lanjut Yusran, dalam hasil pansus sejak tanggal 3 Juli sampai 11 Juli 2020 ditemukan banyak sarana/prasarana yang tidak dikuasai dan memiliki dokumen pertanggung jawaban. Selain itu beberapa pasar dan UKM tidak berfungsi sehingga terkesan terbengkalai.

“Kurangnya pengawasan secara optimal dinas terkait terhadap beberapa kegiatan dan fungsinya diruang lingkup pemerintahan, menjadi dasar temuan Tim Pansus, oleh sebab itu, pihak dewan meminta untuk dievaluasi Kadisperindagkop dengan tujuan agar ada sebuah restorasi dimasa yang akan datang,” tegasnya.

Selain menyoroti Kadisprindagkop, Tim Pansus Komisi B juga memberikan beberapa catatan rekomendasi untuk perbaikan terkait dokumen RKPD yang masih berupa laporan keuangan kegiatan dan terkesan dibuat sepihak.

Komisi B menyarankan Bupati Abdya kedepan dapat menerangkan dokumen yang membuat capaian kinerja pemerintah.

“Siapkan informasi data yang relevan terhadap LPJM 2017-2022,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Yusran juga meminta dilakukan perubahan prosedur tata kerja terhadap pemungutan pajak maupun retribusi daerah. Antara lain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pola pemukiman sesuai dengan perubahan maupun perkembangan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada objek pajak dan retribusi daerah.

“Komisi B DPRK juga menyayangkan jika beberapa kepala dinas yang tidak kooperatif dan profesional dalam mengikuti pembahasan salah satunya Dinas Perindagkop,” pungkas Yusran, (Robi/Hem/Fa).