Pedagang dan Pelaku Industri di Pamekasan Dibekali Larangan Peredaran Rokok Ilegal

  • Whatsapp
Sosialisasi Larangan Peredaran Rokok Ilegal

Pamekasan, portalpublik.id  – Pemerintah kabupaten Pamekasan, Jawa timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Kantor Bea Cukai Madura menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai kepada para pelaku industri dan pedagang pasar di hotel Berlian, Pamekasan, Kamis (23/09/2021).

Selain itu juga dilakukan edukasi dan pemahaman terkait perbedaan pita cukai.  Sehingga masyarakat maupun pedagang dapat lebih paham.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi edukasi ini dilakukan selama 2 hari dengan diikuti sekitar 50 pedagang yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Kapala Disperindag Kabupaten Pamekasan, Achmad Sjaifuddin menuturkan, sosialisasi perundang-undangan cukai diharapkan bisa menekan peredaran rokok ilegal di kabupaten Pamekasan, khususnya pada pelaku industri dan pedagang pasar.

“Edukasi kepada para pelaku industri dan para pedagang pasar bisa menekan peredaran rokok ilegal di pasaran,” kata Achmad Sjaifiuddin, Kamis (23/09/2021).

Ditambahkan, selain Satgas BKC melakukan operasi terhadap pasar dan toko, Pemerintah Daerah dan kantor Bea cukai juga memberikan sosialisasi dan edukasi larangan penjualan rokok ilegal pada pedagang.

Sosialisasi manfaat cukai tersebut mendapatkan respon yang positif dari para pelaku industri dan para pedagang pasar yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan.

“Tentunya manfaat cukai akan dirasakan sendiri oleh masyarakat,” paparnya.

Gufron salah seorang peserta sosialisasi mengaku berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kantor Bea cukai yang telah memberikan pemahaman terkait rokok ilegal dan pentingnya cukai bagi kesejahteraan masyarakat.

“Selain menyerap tenaga kerja tentunya hasilnya akan kembali kepada masyarakat berupa DBHCHT untuk kesejahteraan,” kata Ghufron pedagang Pasar 17 agustus Pamekasan.

Ditambahkan, banyak manfaat yang didapat dari kegiatan tersebut. Sekain itu ia juga menanggapi tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang dinilai akan mampu mengurangi angka pengangguran. (Adv/Efita/Yd)