Pemkab Pamekasan dan Kejari MoU Bangun Pemerintahan Bersih

  • Whatsapp
MoU Pemkab Pamekasan dan Kejari

Pamekasan, portalpublik.id – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa timur, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk membangun pemerintahan bersih dan bebas dari pungli dalam rangka hari Adiyaksa ke-61.

MoU tersebut berlangsung di Peringgitan Mandhapa Aghung Ronggo Sukowati Kabupaten Pamekasan pada Kamis 22 Juli 2021, dengan dihadiri Bupati Kabupaten Pamekasan, Baddrut Tamam, Kepala Kejari Pamekasan, Muhlis SH, Sekretaris Daerah Pamekasan, para OPD dan Forpimka, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Bacaan Lainnya

Baddrut Tamam menyampaikan kepada awak media bahwa isi dari MoU tersebut adalah komitmen Pemerintah Daerah bersama Kejari untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih.

“Untuk membangun pemerintahan bersih, Kejari Pamekasan mengorbitkan aplikasi Elektronik Legal Asisten (Pendampingan secara Legal),” kata Bupati Baddrut Tamam, kepada awak media, Jumat (23/7/2021).

Baddrut Tamam menambahkan, komitmen dengan berbagai pihak harus dilakukan agar ada saling membangun untuk menuju Pamekasan lebih baik.

“MoU yang ditandatangani antara Pemkab dengan Kejari dan antara Dinas dengan Kejari tersebut bisa berjalan cepat sesuai dengan aturan dan ada pendampingan agar tidak ada yang menyalahi prosedur,” ungkap Bupati Pamekasan.

Baddrut Tamam memaparkan, kemitraan strategis ini dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dari bersih deri beberapa hal sperti pungli maupun korupsi.

“Mari bersama-sama dorong pemerintahan yang bersih, melayani, serta melakukan percepatan pembangunan yang lebih baik lagi ditengah kelambatan ekonomi akibat pandemi,” tutur Baddrut Tamam.

Sementara, Kejari Pamekasan Muhlis, SH mengatakan, pihaknya telah meluncurkan pendampingan hukum secara elektronik (Elektronik Legal Asisten). Tujuan dari MoU ini untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan memberikan keyakinan kepada semua OPD melakukan secara baik dan benar.

“Setidaknya, kita bersama sama membahas setiap kendala yang ada sehingga muncul solusi terbaik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Intinya adalah menciptakan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ucap Muhlis.

Pihaknya berharap, dengan program pendampingan hukum secara elektronik ini bisa mampu menggerakkan ekonomi sektor riil di masyarakat Kabupaten Pamekasan kedepannya (Adv/Efita/Yd)