Program BPNT Sumenep Amburadul. DPRD JawaTimur Angkat Bicara

  • Whatsapp
Mathur Husairi Anggota DPRD Jatim Dapil Madura

Sumenep, (24/01/2020) Portalpublik.id – Carut Marutnya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sumenep, mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Timur.

Salah satunya adalah Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husairi. Ia menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan bantuan pangan ini, salah-satunya adalah standart bantuan yang buruk, tidak sesuai aturan hingga adanya dugaan intervensi Bank Mandiri selaku pihak ketiga dalam penyaluran dan proses suplai pangan bantuan.

Bacaan Lainnya

” Yang pertama masalah validasi, kedua ketidak sesuaian bantuan harga dengan kualitas barang, seharusnya Pemkab dalam hal ini Dinas Sosial, dan pendamping harus segera berbenah dan berkomitmen untuk mengurus bantuan sosial ini ” Mathur Kusairi.

Menurut politisi Partai Bulan Bintang ini, persoalan BPNT di Kabupaten Sumenep agar terlaksana dengan baik, dan tepat sasaran diperlukan keterlibatan Masyarakat dalam mengawasi dan memantau saat penyerahan BPNT.

” jika ada temuan jangan segan untuk mengadukan dan melaporkan. Rencana kami Komisi E akan turun ke Madura dalam urusan ini, karena banyak masalah di PKH dan BPNT, ” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Mohammad Iksan menanggapi hal tersebut, berjanji akan menindak tegas dan akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang ada.

” TKSK yang belum bekerja dengan baik, Dinas Sosial Akan mengirim surat kepada Kementrian untuk mencabut SKnya, ” tandasnya. (Wd/Rahem/Ofa)