Warga Sumenep Deklarasi Tolak Tindakan Kekerasan

  • Whatsapp
Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan kepala sekolah saat menggelar deklarasi anti anarkisme di halaman Mapolres Sumenep.

Sumenep, portalpublik.id – Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat, forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan kepala sekolah di Kabupaten Sumenep menggelar deklarasi anti anarkisme, Selasa (20/10/2020).

Bertepat di halaman Mapolres Sumenep, mereka juga membubuhkan tantangan sebagai bentuk komitmen bersama. Ada tiga poin yang menjadi kesepakatan bersama, diantaranya, tetap setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Siap bergandeng tangan untuk membangun, mempertahankan budaya serta etika kesopanan dan kedisiplinan dalam berdemokrasi, serta ialah menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme.

Read More

“Kita menolak adanya upaya-upaya penyampaian aspirasi dengan cara anarkis. Jelas karena itu bertentangan dengan norma dan budaya bangsa kita, dimana kita menjunjung kesantunan, kedamaian dan kerukunan,” kata Ketua FKUB Kabupaten Sumenep KH. Mahfudz Rahman usai deklarasi, Selasa (20/10/2020).

Dijelaskan , deklarasi dilakukan agar semua pihak dapat menjaga kedamaian seiring dengan banyaknya isu yang berkembang. Selain itu juga sebagai bentuk penolakan penyampaian aspirasi secara berlebihan.

Lebih lanjut KH. Mahfudz Rahman, tidak lama lagi Sumenep yang akan menggelar Pilbup juga penting disikapi tujuannya agar berjalan lancar tanpa ada gesekan antar pendukung.

“Menjelang Sumenep ini melaksanakan Pilkada kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat mari ciptakan Sumenep ini yang damai, aman dan sukses melaksanakan Pilkada,” imbuhnya.

Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Darman mengaku mendukung langkah deklarasi anti anarkisme yang dilakukan lapisan masyarakat ini.

“Mereka datang ke Polres Sumenep untuk deklarasi anti anarkisme. Saya selaku Kapolres Sumenep berterimakasih atas dukungan kepada kami,” kata AKBP Darman.

Dijelaskan, menjaga keamanan wilayah untuk tetap damai bukan hanya tugas kepolisian melainkan semua pihak. Dengan begitu yang menjadi harapan dapat tercapai.

“Akhir-akhir ini penolakan Undang-Undang Cipta Kerja cukup masif dan anarkis dimana-mana. Mudah-mudahan dengan ini bisa mewakili elemen masyarakat agar tidak melakukan aksi anarkis meski ada undang-undang yang mereka tidak setuju,” harapnya, (Yd/Hem/Fa).