VAKSIN DAN LPG

  • Whatsapp
Oleh: Abd. Rahem*

Awal tahun 2007 lalu, pemerintah meluncurkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG (Liquid Petroleum Gas). Saat itu tidak sedikit komentar tentang kebjikan itu, mulai dari yang mendukung dan menolak, karena memang terkesan terburu-buru, meski tetap harus dijalankan.

Dari berbagai perspektif, kebijakan konversi tersebut sangat logis, mengingat harga minyak mentah internasional cenderung melonjak sangat tajam. Sehingga jika harga minyak dalam Negeri dipertahankan, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN yang cukup besar untuk menyubsidi, disamping cadangan minyak bumi di Indonesia kian mengurang.

Sejumlah alasan mendasar lainnya harus dilakukannya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG (elpiji) diantaranya adalah; berdasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi elpiji lebih rendah dari pada subsidi minyak tanah, dapat menghemat subsidi hingga Rp 15-20 triliun, elpiji lebih sulit dioplos dan disalahgunakan.

Secara populis, kebijakan konversi tersebut bertujuan untuk menghemat pengeluaran anggaran publik, sekaligus mengurangi tingkat polusi, karena penggunaan elpiji sebagai bahan bakar dianggap relatif lebih bersih karena polusinya lebih ringan jika dibandingkan dengan bahan bakar minyak tanah.

Untuk menjalankan kebijakan program konversi itu, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, dan PT. Pertamina. Untuk mempercepat realisasi konversi, pemerintah melakukan dua cara: membagikan tabung gas secara gratis dan menambah pemasok gasnya dan pada saat yang sama menarik minyak tanah bersubsidi.

Berdasarkan data dari Pertamina pada bulan September 2010, (Agatha Septianna SR, SE, M.Si
Ketua STIE Musi/ https://palembang.tribunnews.com/25/04/2011/serba–serbi-konversi-minyak-tanah-ke-gas-elpiji), setelah program konversi berjalan selama 3 tahun, hingga akhir Agustus 2010 telah didistribusikan 45,5 juta paket elpiji kepada masyarakat dari total 52 juta paket yang akan dibagikan. Program ini juga telah mengurangi konsumsi minyak tanah (kerosene) dari 9,9 kiloliter pada tahun 2007 menjadi 5,8 kiloliter pada tahun 2010 serta memberikan kontribusi penghematan subsidi hingga Rp.21,78 triliun (nett).

Bertolak dari itu semua, dalam perjalanannya, pembagian elpiji gratis ke masyarakat menimbulkan masalah, selain sering salah sasaran dalam pembagian, perilaku dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan kompor minyak tanah bahkan tidak jarang masih menggunakan cara tradisional yakni menggunakan kayu bakar; ternyata masih sangat sulit untuk diubah. Sehingga untuk menggunakan tabung gas melon (3 Kl) Masyarakat merasa ketakutan, ditambah lagi dengan beredarnya berita tentang terjadinya kebakaran dan menyebabkan kematian akibat tabung gas yang meledak.

Saat itu Pemerintah kurang sosialisasi dalam mengantisipasi keterkejutan masyarakat karena minyak tanah dan kayu bakar yang telah membudaya sejak lama sebagai bahan bakar, tiba-tiba harus diganti dengan gas. Di tengah ketidakpastian, bahkan ada sebagian warga yang menjual kompor gasnya ke pihak lain sementara mereka tetap mencari minyak-tanah yang semakin langka, karena sebagian orang memanfaatkan situasi yang tidak jelas dengan cara sengaja menimbun minyak tanah.

Kendati banyak kendala, seiring berjalannya waktu, program konversi minyak tanah ke gas elpiji terbilang sukses. Sejak diluncurkan tahun 2007 jumlah permintaan tabung gas semakin meningkat, dan hingga detik ini Masyarakat sudah terbiasa menggunakan tabung gas dalam keperluan sehari-hari.

Nah, soal Vaksin Covid-19 yang tengah disiapkan oleh pemerintah kali ini, sebagai bagian dari ikhtiyar untuk segera mengakhiri pandemi ini, Pemerintah telah mendatangkan 3 juta Vaksin Covid-19 dari Sinovac. Gelombang pertama pada 6 Desember 2020 lalu sebanyak 1,2 juta dosis dan gelombang kedua pada 31 Desember 2020 lalu sebanyak 1,8 juta dosis.

Vaksin Covid-19 ini menjadi harapan baru atas penanganan pandemi Covid-19 yang sudah melanda negeri ini sejak awal Maret 2020 lalu. Kendati begitu, ternyata masih cukup banyak masyarakat yang meragukan keamanan vaksin. Hasil survei Badan Kesehatan Dunia (WHO) terhadap 115.000 masyarakat Indonesia pada September 2020 lalu, misalnya, sekitar 27,6% masih menyatakan ragu terhadap keamanan vaksin, (https://nasional.sindonews.com/read/287902/15/banyak-masyarakat-masih-ragu-keamanan-vaksin-covid-19-1609570882).

Belakangan, Masyarakat masih was-was bahkan ketakutan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini. Dalam hal ini ada kemiripan keterkejutan masyarakat atas kebijakan Pemerintah tahun 2007 silam soal konversi dari minyak tanah ke gas elpiji.

Keterkejutan masyarakat terhadap Vaksin Sinovac ini karena kurangnya informasi, masyarakat menganggap vaksin ini adalah hal baru karena virus baru, selama ini masyarakat hanya mengenal imuniasi difteri, campak dan yang sejenisnya.

Selain itu, sejak Virus Corona meluas pada awal Maret 2020 lalu, masyarakat mengalami kepanikan tingkat akut, oleh karena simpang siurnya informasi yang mereka terima. Sehingga pola pikir masyarakat kacau dan beranggapan bahwa vaksin itu tidak halal dan mematikan.

Itu semua karena mereka termakan oleh isu murahan atau berita hoax seputar Covid-19 dan Vaksinisasi yang diprogramkan Pemerintah. Padahal secara logika, tidak ada rumusnya pemerintah membunuh rakyatnya sendiri.

Maka dari itu, Pemerintah baik pusat maupun Daerah untuk senantiasa gencar menyosialisasikan tentang Vaksin dimaksud. Perlu keterlibatan semua pihak dan elemen masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi ini. Selain itu perlu adanya kontrol super ekstra dalam penggunaan media sosial, sehingga masyarakat tidak salah memahami informasi seputar Vaksin Covid-19 ini.

Maka saya, Anda, dan kita semua, berkewajiban menyampaikan informasi secara utuh dan benar dalam rangka mendukung program pemerintah. Bahwa, Vaksin Covid-19 Sinovac aman dan halal digunakan karena Vaksin tersebut diklaim memiliki kemanjuran di atas 90 persen mencegah munculnya gejala Covid-19, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksin Virus Diesease 2019 (Covid-19).

Lebih dari itu, mari senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan, Memakasi Masker, Mencuci Tangan sesering mungkin dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Jika itu semua sudah kita lakukan dengan baik, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sang pemilik jagat raya ini.

Akhir kata, tulisan ini penulis akhiri dengan :

لِي خَمْسَةٌ أُطْفِئ بِهاَ # حَرَّ الوَباَءِ الحاَطمَة
المُصْطَفَى وَالمُرتَضَى # وَابْناَهُماَ وَفَاطِمَة

Wallahu A’lam Bisshawab

 

Sumenep, 11 Januari 2021

Abd. Rahem : Lahir di Sumenep, 05 Mei 1982. Alumni PP. Terate Pandian Sumenep, Ketua Lakpesdam MWC NU Manding dan Jurnalis MNC Grup.