BPNT Bermasalah Mahasiswa Sumenep Unjuk Rasa

  • Whatsapp
PMII cabang Sumenep dalam aksi demo

Sumenep (16/1/2020) Portalpublik.id – Puluhan Mahaisswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, berunjuk rasa ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Kamis (16/1/2020).

Mereka menuntut Dianas Sosial melakukan pendataan ulang pembagian Bantuan Pangan Non Tunaia (BPNT) di Kabupaten Sumenep, yang dinilai tidak tepat sasaran, dan terkesan asal-asalan.

Read More

Tidak hanya itu, Mahasiswa tersebut mengungkapkan temuan sejumlah kasus realisasi BPNT di Kabupaten Sumenep, dan menuntut Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mengusut tuntas dan memberi saksi bagi oknum yang melakukan penyelewengan BPNT.

” BPNT menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan yang di sebut keluarga penerima manfaat (KPM), ” Ungkap Rahman saat orasi.

Rahman menambahkan sejak di Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan 14 November 2019 lalu hingga saat ini, masih banyak kecacatan yang di sebabkan oleh kecurangan oknum korporasi atau mafia yang memamfaatkan ketidaktahuan masyarakat, terhadap pedoman dan aturan pelaksanaan dari tahap penyaluran sampai sampai pengambilan bantuan.

” Tercatat ada banyak kecurangan yang di lakukan oknum tidak bertanggung jawab, salah satunya video TKSK yang mengintimidasi KPM di kecamatan paragaan, dan yang terbaru masalah penyaluran beras bermasalah di kecamatan Arjasa,” lanjutnya

Mohammad Iksan, saat menemui para Mahasiswa mengatakan dengan tegas, bahwa akan menindaklanjuti tuntutan dan temuan Mahasiswa.

” Sebelumnya di pasrahkan ke bulog dan menunjuk suplayer sekarang mikanesme beras di kembalikan ke harga pasar, apabila ada temuan beras tidak baik maka yang bertanggung jawab E warung ” ungkapnya.

Lebih jauh Iksan menanggapi persoalan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang videonya sempat viral di media sosial saat mengintimidasi Keluarga Penerima Mamfaat (KPM), Ia dengan tegas akan melakukan pemecatan supaya Bantuan untuk warga kurang mampu tersebut berjalan dengan baik.

” TKSK yang belum bekerja dengan baik, Dinas Sosial akan mengirim surat kepada kementrian untuk di cabut SKnya ” Kata Iksan.

Usai unjuk rasa dan ditemui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Mahasiswa lalu membubarkan diri dengan tertib. (Wd/Rahem/Ofa).