Anggota KI Diduga Rangkap Jabatan Polres Sumenep Surati Ketua DPRD Sumenep

  • Whatsapp
Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Oscar Stefanos Aetjo

Sumenep, portalpublik.id – Polres Sumenep Madura Jawa, Timur, menyurati Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep, terkait adanya dugaan salah-seorang komisioner Komisi Informasi (KI) yang merangkap jabatan.

Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Oscar Stefanos Setjdo mengatakan, berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Tahun 2003, dan Peraturan Advokad Pasal 20 Ayat 3, menjelaskan advokad yang menjadi Pejabat Negara, dilarang melaksanakan tugas profesi advokad selama memangku jabatan tersebut.

Read More

” Ya benar, Kapolres mengirim surat ke ketua DPRD Sumenep, terkait dugaan salah-seorang komisioner Komisi Informasi (KI) Sumenep rangkap jabatan,” ungkapnya, Rabu (22/4/2020).

Menurut AKP Oscar, komisioner KI tersebut tidak hanya melakukan praperadilan beras oplosan, yang bersangkutan juga masih aktif beracara di beberapa kasus lainnya.

” tidak hanya satu, anggota Komisioner KI tersebut juga banyak beracara dibeberapa kasus yang lain,” tambahnya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep Abdul Hamid Ali Munir membenarkan bahwa Polres Sumenep telah berkirim surat terkait salah-seorang Anggota KI Sumenep yang rangkap jabatan.

“ Surat saya disposisikan ke Komisi I untuk dilakukan hearing atau nanti yang bersangkutan dipanggil. Untuk lebih jelasnya langsung ke Komisi I,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, mengaku telah menerima surat dari Polres tersebut. Menurut politisi PDIP ini, akan menindak lanjuti secara prosedural.

” Surat dari Polres sudah kita terima. nanti kita akan plenokan untuk membentuk majelis etik. Baru kemarin kita terima suratnya, kita akan panggil anggota KI dimaksud ” ungkapnya .

Sehingga menurut Darul, dalam persoalan ini tidak ada lagi contempt of court, sebab melawan Peradilan itu tidak boleh.

“Jadi gak ada lagi tawar menawar banding, karena keputusan peradilan itu, keputusan majelis hakim memeriksa substansi perkara berwatak pidana beradministrasi keperdataan,” pungkasnya, (Wd/Hem/Fa).