Kinerja Perangkat Desa Rajun Dipertanyakan. Diduga Pendataan BPNT Tidak Sesuai Prosedur, Ini Penjelasan Dinsos Kabupaten Sumenep

  • Whatsapp
Kartor Dinsos Kab. Sumenep

Sumenep, Kamis (26/12/2019), portalpublik.id.– Polemik pendataan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari kementrian pusat, antara Pelaksana Tugas (Plt) Kades (Kepala Desa) Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, Madura, dengan Pendamping (BPNT) terus berlanjut, pasalnya pendataan yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa setempat, wewenang tersebut justru diberikan kepada pendamping.

Adapun tugas dari pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jelas mempunyai tugas untuk melancarkan pendistribusian, agar bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tidak terkendala. Berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Desa Rajun, Pelaksana Tugas (Plt) dan perangkat desanya lepas tangan, sedangkan bantuan ini bertujuan untuk mengentaskan keluarga pra-sejahtera.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Kuesman Hadie mengatakan, bahwa meskipun data tersebut dari pusat akan tetapi pemerintah desa ikut andil dalam pendataan termasuk penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui desanya.” Keliru besar kalau memang tidak tau Plt-nya, Plt itu harus tau karna semuanya melibatkan desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kuesman Hadie, pendampingan hanya membantu kelancaran pendistribusian sesuai makanisme, yaitu diawali penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera melalui TKSK kemudian bersamaan dengan Bank Mandiri menyerahkan ke KPM. Pendamping bukan tugasnya mendata, pendamping bertugas membantu kelancaran,” tambahnya.

Camat Pasongsongan Mohammad Farid Wadjdi ditanya terkait polemik pendataan yang tidak sesuai makanismenya, ia enggan menjawab, “Saya lagi di acara Baznas,” tandasnya.

perlu diketahui bersama bahwa dalam pendataan tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, dibuat usulan baru, dengan catatan harus melalui musyawarah desa, diusulkan pada kecamatan, kemudian diajukan ke Dinas Sosial. (Wd/Jezz)